Mobil Murah: Hak, sih… tapi, kan…

Indonesia International Motor Show kembali digelar. Dalam penyelenggaraan tahun ini, ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia ini berhasil menarik perhatian. Bukan berarti penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya tidak menarik perhatian. Hanya saja, kali ini perhatian yang didapat jauh lebih besar.

Maklum, satu hal yang membuat ajang tahunan ini mendapat animo begitu besar adalah soal hadirnya mobil murah – yang sialnya digadang-gadang juga ramah lingkungan. Memang, yang ramah lingkungan tidak selalu mahal. Pembungkus daun jati sangat ramah lingkungan sekaligus murah. Tapi, ini soal mobil. Maukah mobil Anda berlapis daun jati?

Okay. Cukup selingannya. Kembali ke soal mobil murah.

Seperti biasa, sebuah isu akan akan memunculkan pro dan kontra. Pihak pro menganggap hadirnya mobil murah (lebih terjangkau) merupakan perkembangan yang menggembirakan. Ini merupakan bukti industri otomotif nasional tidak sekadar menjual produk, tapi mampu membuat produk yang memang diperlukan dan sesuai dengan keperluan masyarakat. Kehadirannya juga menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini memimpikan alat transportasi yang lebih layak bagi dirinya – juga keluarganya. Jujur saja, dibanding sepeda motor, mobil memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Inilah wujud kepedulian industri otomotif terhadap keinginan masyarakat.

Di pihak lain, ada yang kontra. Pihak yang menggunjingkan kehadiran mobil murah ini. Salah satunya, ya sudah jelas. Gubernur DKI Jakarta. Heran? Tak perlu. Bahkan, sangat wajar. Alasannya sederhana saja. Bahkan sebelum adanya mobil murah saja Ibukota sudah bermasalah dengan yang namanya kemacetan, apalagi kalau ada mobil yang harganya sangat terjangkau.

Dan, di sinilah persoalan ini memasuki level yang semakin seru. Ketika pihak yang kontra menyuarakan keluhannya, pihak pro membalasnya dengan lebih gencar. Permasalahan macet bukan semata karena jumlah kendaraan yang meningkat. Lagipula, di setiap kota besar, setiap waktunya jumlah kendaraan terus bertambah. Tapi, kenaikan tersebut dibarengi dengan pertumbuhan daya tampung jalan raya. Pembangungan jalur baru atau setidaknya pelebaran jalur yang telah ada, sehingga kenaikan junlah kendaraan yang terjadi dapat diakomodasi. Lalu, inikah akhir dari kejayaan Jokowi karena terbukti dia hanya bisa mencari-cari alasan?

Satu hal yang harus diakui adalah Jakarta merupakan megapolitan. Kota yang tidak hanya besar, tapi sudah berstatus “mega”. Kenyataan lain yang juga harus dimafhumi adalah tidak bisa menyamakan Jakarta dengan kota lain yang juga berstatus “mega”. Tak usah menyamakannya dengan Paris, London, atau kota-kota besar lainnya di Eropa. Cukup tengok negeri tetangga. Kuala Lumpur misalnya. Berada di level yang samakah Jakarta dengannya? Menurut saya, tidak.

Sebagai ibukota dan pusat bisnis, Jakarta masih dalam tahap menata diri. Kota ini mengidap penyakit komplikasi dalam tahap kronis. Pemerintah daerah yang sekarang coba mengurai satu per satu penyakit tersebut. Coba menyembuhkan satu per satu penyakit yang diidap. Bukankah biasanya seperti itu langkah diambil oleh seorang dokter ketika menghadapi pasien yang mengidap berbagai penyakit?

Menganggap keluhan Jokowi bahwa hadirnya mobil murah akan membuat Jakarta semakin macet merupakan omong kosong semata sepertinya sesuatu yang bodoh. Bahwa pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan peningkatan jumlah kendaraan dan menyiapkan strategi untuk mengatasinya merupakan hal yang benar. Tapi, berharap Pemda Jakarta mampu membangun fasilitas jalan raya sesuai dengan laju pertambahan kendaraan bermotor merupakan kemustahilan.

Pertama, tingkat penambahan jumlah kendaraan di Jakarta yang sangat tinggi. Setiap tahunnya, Jakarta menyerap sebagian besar penjualan kendaraan bermotor di tanah air. Salah satu provinsi dengan luas wilayah terkecil ini menjadi tempat dengan jumlah kendaraan baru tertinggi tiap tahunnya. Kedua, soal lahan. Setiap hari ada ratusan kendaraan bermotor yang diproduksi. Tapi, luas wilayah provinsi tidak turut baik. Bahkan, cenderung berkurang akibat abrasi. Dengan laju pertumbuhan penduduk dan bangunan yang juga tinggi, ketersediaan lahan menjadi masalah besar yang harus dihadapi pemerintah daerah. Dengan kondisi seperti itu, layakkan menuntut peningkatan kuantitas jalan raya sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor?

Masalah kemacetan, juga kaitannya dengan transportasi bagi masyarakat, memang tidak semata berhubungan dengan jumlah kendaraan pribadi dan luas jalan raya yang tersedia. Salah satu faktor lain yang sangat memengaruhi adalah moda transportasi umum. Salah satu yang membuat kota-kota besar di berbagai belahan dunia dapat mengendalikan kemacetan adalah tersedianya moda transportasi umum yang terjangkau dan profesional. Kehadiran fasilitas seperti ini tidak hanya dapat mengurangi kemacetan, tapi juga meredam tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor. Buat apa beli kendaraan yang harganya cukup mahal jika transportasi umum yang tersedia sangat nyaman dan memadai? Yang pada akhirnya, kemacetan pun dapat diredam. Lalu, mungkinkah itu terjadi di Jakarta?

Maaf kalau saya terlalu sotoy, tapi sepertinya itu tidak akan terjadi di Jakarta – setidaknya tidak dalam waktu dekat ini. Bukan soal moda transportasi umum yang terjangkau dan profesional. Kalaupun saat ini Jakarta sudah memiliki MRT seperti yang ada di Singapura, saya yakin kondisinya tidak jauh berbeda dengan yang dilihat saat ini. Alasannya? Ini bukan semata persoalan fasilitas. Ada yang lebih penting dari itu.

Pernah melihat tempat sampah yang dikelilingi sampah? Sampah-sampah tidak berada di dalam tempat sampah, tapi malah di kelilingnya. Seperti itulah masalahnya. Percuma disediakan fasilitas kalau mentalnya masih seperti ini.

Inilah Jakarta. Masyarakatnya begitu dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang ada. Tidak peduli dengan halte yang telah disediakan. Bagi sebagian besar masyarakat kota ini, ujung gang merupakan tempat naik-turun angkutan umum. Atau, kalau bisa mereka mengajukan usulan agar ada angkutan umum yang bisa mengantar sampai ke depan rumah. Itulah, salah satunya, alasan ada angkutan umum hingga ke jalan-jalan tikus. Bayangkan, puluhan tahun menjalani hidup seperti itu, akankah mereka begitu saja mau mengubah gaya hidup menjadi seperti di Singapura? Mereka harus berjalan cukup jauh demi ke stasiun terdekat.

Terutama soal mobil, di Jakarta, bukan sekadar kebutuhan akan alat transportasi yang memadai. Lain dari itu, ada beragam alasan lainnya, seperti memanjakan orang yang disayangi, kebutuhan untuk diakui, atau tuntutan terhadap nilai-nilai yang sebenarnya sangat tidak penting.

Beberapa tahun yang lalu, saya sangat terkejut ketika mendengar seseorang akan mendahulukan membeli mobil ketimbang rumah. Tapi setelah melihat latar belakang orang tersebut, cara ia dibesarkan, yang dia katakan tidaklah mengejutkan. Sang orangtua akan menarik fasilitas mobil yang dia nikmati sejak masa SMA begitu dia lulus kuliah, tapi mengizinkannya terus tinggal di rumah keluarga selama apapun yang diinginkan. Bagi orang ini, mobil merupakan zona yang sangat tidak aman sehingga pemenuhan terhadapnya merupakan prioritas dibanding hal lain. Itu realita yang terjadi di Jakarta.

Ada pula orangtua yang coba mengajarkan tanggung jawab kepada anaknya, yang sayangnya (sepertinya) dalam cara yang salah. Sebagai ungkapan kebahagiaan atas kelulusan dan pekerjaan yang diraih sang anak, orangtua berinisiatif memesan mobil baru. Sebagai hadiah. Tapi, tidak sepenuhnya. Orangtua hanya menanggung uang muka, sementara cicilan merupakan tanggung jawab sang anak. Satu sisi, ini cara yang baik agar sang anak mampu menyisihkan pendapatan yang diterimanya dan digunakan untuk hal yang positif. Sayang, yang kadang terjadi orangtua lupa mempertimbangkan besarnya pendapatan si anak. Beberapa kali saya mendengar seseorang dengan pendapatan Rp3 juta per bulan berani mencicil mobil baru. Maaf saja, bagi saya itu di luar logika. Apa yang bisa dilakukan dengan pendapatan Rp3 juta? Cicilan mobil setidaknya Rp1,5 juta. Yang berarti sisa uang Rp1,5 juta. Jumlah itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari: makan, minum, tol, bensin, pulsa, dan lain sebagainya. Masuk akal? Tidak. Sialnya itu yang terjadi.

Dan, momen peluncuran mobil murah sangat tepat. Dengan harga yang sangat terjangkau, dia seperti menjadi pilihan hadiah yang sempurna dari orangtua kepada anaknya. Ini Bulan September. Sekitar bulan lalu, bulan ini, atau bulan depan akan ada banyak wisudawan.

Yang membuat saya lebih heran adalah lembaga keuangan yang menyetujui permohonan semacam itu. Entahlah, saya begitu bodoh soal hitung-hitungan finansial, tapi bukankah sangat berisiko memberikan kredit pada seseorang yang dengan penghasilan hanya 2 kali dari jumlah cicilan yang harus dia bayarkan tiap bulannya? Kondisi di kendaraan rodak dua pun serupa. Hanya bermodal Rp500 ribu, seseorang sudah dapat membawa pulang motor baru yang harganya lebih dari Rp12 juta.

Karenanya, sekadar saran buat pihak yang kontra. Jangan hanya menyerang pihak yang menganggap mobil murah merupakan hak bagi masyarakat. Karena, memang itu hak masyarakat. Mereka memang berhak mendapatkan sarana transportasi yang nyaman dan memadai. Tapi, di luar itu, ada pihak-pihak lain yang sebenarnya membuat permasalahan ini menjadi semakin pelik – terlebih soal tingginya angka kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Tidak mudah, karena ini melibatkan sistem yang kompleks dan banyak pihak terkait di dalamnya.

Lagipula, bicara soal hak, sepertinya tidak semua hak masyarakat harus dipenuhi. Bukan berarti tidak bertanggung jawab atau melakukan tindak kejahatan. Begini contohnya. Semua pengguna Bus Transjakarta tentunya membeli tiket sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Tapi, karena keterbatasan, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak dengan sepenuhnya. Mereka harus berdiri, sementara sebagian yang lain yang juga mengeluarkan uang dalam jumlah yang sama mendapatkan fasilitas tempat duduk. Apakah hak semua penumpang harus dipenuhi? Kalau iya, bagaimana caranya?

Harus disadari ada batas tertentu yang membuat kita tidak bisa memaksakan hak, walau sebenarnya kita berhak atas sesuatu itu. Ketika semua tempat duduk yang tersedia di Bus Transjakarta sudah terisi, apakah harus memaksakan duduk? Menyelip di antara penumpang yang lain? Tidak, kan. Kalau jalan-jalan di Jakarta sudah penuh dengan berbagai kendaraan bermotor, apakah harus menuntut hak memiliki kendaraan bermotor sehingga membuat jalan-jalan itu semakin padat dan lalu lintas semakin tersendat? Terserah jika ingin memaksakan hak, tapi kalau saya pribadi, sih, akan lebih menuntut kepada pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi umum yang nyaman, layak, dan profesional. Toh, itu juga hak saya sebagai masyarakat, kan?

Salam.

Contribute to Simple Survey

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s