Utopian Dream

Gunungan

Kira-kira, sepengetahuan saya, seperti inilah yang terjadi. Di satu sisi, ada teriakan “biaya pendikan semakin mahal”, “pendidikan hanya untuk kalangan yang mampu”, atau “pintar semakin jauh dari jangkauan rakyat jelata”. Sementara, di pihak lain, timbul pula teriakan seperti “gaji guru tidak manusiawi”, “kemampuan tenaga pengajar di Indonesia menyedihkan”, atau kisah seperti “kepala sekolah yang juga berprofesi sebagai pemulung”. Melihat kenyataan seperti itu, saya jadi merasa simpati pada M. Nuh. Satu sisi dibilang mahal, sementara di sisi lain tidak menghargai profesi. Apa, sih, maunya?

Jawabannya sederhana, kok, Pak. Mau pendidikan yang layak tapi terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Nah, itu dia masalahnya: terjangkau. Kalau yang terjangkau oleh semua kalangan, nanti dibilang gaji yang diberikan kepada tenaga pengajar tidak manusiawi. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas ilmu yang diajarkan, wong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah pas-pasan? Uang dari mana untuk membeli buku?

Yang pasti bukan uang saya. Wong saya saja sedang mengurangi jatah membeli buku. Hehehe….

Kualitas pendidikan dengan biaya pendidikan. Kualitas pengajar dengan kesejahteraan pengajar. Sayangnya, di negara ini, dalam banyak kasus, dua pasang tersebut merupakan hubungan yang tidak harmonis. Alih-alih berjalan seirama, bergeraknya salah satu aspek ke posisi yang lebih tinggi akan membuat aspek pasangannya berada di posisi yang lebih terpuruk.

Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, seseorang harus membayar dalam jumlah yang tinggi. Kalau tidak mampu, ya pasrah saja dengan kualitas pendidikan ‘yang seperti itu’. Mau memiliki pengajar yang kualitasnya mumpuni, kesejahteraannya harus ditingkatkan. Ini berhubungan dengan pasangan sebelumnya. Kesejahteraan pengajar ditingkatkan, berarti biaya pendidikan yang ditinggikan. Ujung-ujungnya, orangtua pelajar yang harus menjadi tumpuan utama. Dan sialnya, para pelajar yang menjadi korban.

Ya, begitulah kondisi kalau menurut skema yang seperti itu. Sementara, sebenarnya, masih ada, kok, skema yang lain. Mari sejenak menjadi orang yang utopis. Mari bayangkan pemerintahan yang sepenuhnya mengabdi kepada masyarakat. Pemerintahan yang benar-benar memikirkan cara untuk mensejahterakan rakyatnya. Tentu, skema yang di atas tidak akan pernah terjadi.

Pelajar mendapatan pendidikan yang layak. Pengajar dapat meningkatkan kemampuannya dan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Sementara, orangtua pun tidak dibebankan dengan biaya yang tinggi. Sebagai timbal balik, negara mendapatkan generasi yang mampu bersaing di dunia internasional. Generasi yang mampu membawa bangsa ini pada kemajuan. Semuanya senang, kan? Tapi sial, itu hanya utopia. Pada kenyataannya, ya, seperti yang sekarang ini.

Atau, mari berkhayal tentang skema yang lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tidak menjadikan institusi pendidikan sebagai sapi yang terus diperah. Tidak peduli terhadap pemeliharaannya, yang penting puting harus terus mengeluarkan susu segar untuk dikonsumsi.

Andai saja para pihak tersebut bersikap seperti petani. Para petani sadar mereka sangat membutuhkan tenaga sapi yang mereka miliki. Karenanya, atas dasar kesadaran itu, mereka memberikan perawatan terbaik pada sapi-sapi mereka. Tenaga dan kesehatan sapi-sapi itu terus dijaga. Diberi rumput terbaik. Diberi vitamin secara teratur. Diberi tempat tinggal yang layak. Sebagai timbal balik, sapi memberikan tenaga yang berlimpah. Hasil panen pun melimpah ruah.

Tidak mengerti? Tenang saja. Wong saya saja yang menulis tidak mengerti. Hehehe….

Jadi, maksud saya begini. Bayangkan orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tidak berpikir orangtua merupakan satu-satunya sumber pemasukan. Tapi, mengembangkan berbagai cara untuk mendapatkan uang – tentunya masih dalam koridor halal.

Saya membayangkan sekolah di Surakarta yang mampu menciptakan mobil. Dalam bayangan saya, ketika mobil itu mulai diproduksi dan dipakai oleh masyarakat, siswa-siwa yang belajar di sekolah itu akan terhindar dari yang namanya uang sekolah, uang bangunan, atau yang lainnya. Atau, kalaupun masih ada hal-hal semacam itu, uang yang dikeluarkan tidak akan terlalu besar. Pendapatan hasil penjualan mobil akan digunakan untuk mensubsidi biaya pendidikan.

Sulit? Sebenarnya tidak.

Sudah banyak pelajar Indonesia yang menunjukkan bakat dan kemampuannya dalam mengkreasikan sesuatu. Kreasi-kreasi yang sebenarnya sangat perlu diasah dan diarahkan. Dan sudah menjadi hak serta kewajiban institusi pendidikanlah untuk mengasah dan mengarahkannya. Atau, dalam bahasa lebih halus, memfasilitasi.

Bayangkan jika setiap institusi pendidikan di Indonesia mampu memproduksi sesuatu. Bukan hanya mobil, tapi berbagai kreasi dan kreativitas pelajar di negeri ini. Hanya saja, bukan berarti itu mengubah institusi pendidikan menjadi layaknya pabrik. Tapi menjadikan institusi pendidikan sebagai laboratorium untuk mengembangkan minat dan bakat para pelajarnya. Hingga kemudian, institusi pendidikan tersebut dapat mengasilkan ‘produk’ yang memiliki nilai ekonomis. Mungkin saja nilai ekonomisnya tidak secara langsung.

Bayangkan begini. Sebuah sekolah yang mayoritas siswanya adalah atlet berprestasi. Apakah mereka akan ‘dijual’ demi mendapatkan manfaat ekonomis dari bakat yang telah diasah dan diarahkan? Konsep jual di sini bisa digunakan dan diiyakan. Jual citra sebagai sekolah berprestasi. Gaet para sponsor. Pihak institusi pendidikan pun mendapat pemasukan yang cukup besar.

Belakangan ini, saya terpikirkan sebuah konsep yang sepertinya cukup menarik. Misalnya dalam dunia musik. Para penikmat musik tidak perlu mengeluarkan uang untuk dapat menikmati musik yang mereka gemari. Mereka bisa langsung mengunduhnya. Tapi, bukan berarti seniman adalah orang-orang suci yang sudah melepaskan dirinya dari kehidupan duniawi dan tidak lagi membutuhkan uang. Mereka tetap mendapatkan uang. Hanya saja, uang yang mereka terima bukan dari royalti penjualan lagu atau album kepada khalayak ramai. Pihak sponsorlah yang harus membayar lagu atau album yang didengarkan oleh para pecinta musik.

Saya membayangkan, dalam hal tertentu, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang – misal untuk hiburan. Masyarakat cukup mengeluarkan uang untuk kebutuhan primer mereka. Sementara untuk biaya kebutuhan sekunder atau tersier, biarkan para sponsor yang membayar. Sponsor ini adalah produsen-produsen yang barang hasil produksi dipakai oleh masyarakat.

Sederhananya, banyangkan konsep majalah gratis. Pembaca tinggal mengambilnya di kafe. Mereka tidak perlu membelinya. Karena, secara tidak langsung, para sponsor yang memasang iklan di majalah tersebut sudah membeli semua oplah dan membagikannya kepada masyarakat.

Saya yakin konsep seperti itu, dengan penyesuaian di sana-sini, akan sangat mungkin diterapkan di dunia pendidikan. Pelajar hanya perlu fokus pada materi yang disampaikan, pengembangan minat dan bakat mereka. Mereka tidak perlu memikirkan tunggakan uang SPP atau utang buku pelajaran yang belum dibayar. Orangtua pun tidak harus menanggung sepenuhnya biaya untuk mendapatkan ‘pendidikan yang memadai’. Di lain pihak, tenaga pengajar dapat mengaktualisasi diri dan mendapat kesejahteraan yang layak. Alangkah indahnya jika seperti itu.

Dan pada akhirnya, maafkan saya jika harus mencabut rasa iba pada M. Nuh. Maaf, Pak. Masih banyak yang seharusnya sudah Anda lakukan dan banyak yang seharusnya tidak Anda lakukan.

Contribute to Simple Survey

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s